.svg)
Pos Indonesia adalah syarikat milik negara Indonesia yang menguruskan urusan pengiriman dan bungkusan ke setara Indonesia, Asia Tenggara dan seluruh dunia. Poskad yang dikirim ke Malaysia boleh sampai dalam beberapa hari sahaja. Ia disebut sebagai PT. Pos Indonesia.
Pos Indonesia bekerjasama dengan syarikat internasional, seperti Western Union bagi pengiriman wang ke seluruh dunia .
Cawangan
- Divisi I cabang Medan (meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara)
- Divisi II cabang Padang (meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat)
- Divisi III cabang Palembang (meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan
- Kepulauan Bangka Belitung)
- Divisi IV cabang Jakarta (meliputi provinsi D. K. I. Jakarta, sebagian Banten, dan sebagian Jawa Barat)
- Divisi V cabang Bandung (meliputi sebagian Provinsi Banten dan Jawa Barat)
- Divisi VI cabang Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta)
- Divisi VII cabang Surabaya (meliputi Provinsi Jawa Timur)
- Divisi VIII cabang Denpasar (meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur)
- Divisi IX cabang Banjarbaru (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan)
- Divisi X cabang Makassar (meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan)
- Divisi XI cabang Jayapura (meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua).
Sejarah
Sejak tahun 1602 pada era VOC, Belanda perkhidmatan pos telah dijalankan ke kota-kota tertentu di Jawa dan sekitarnya.Gabenor Jenderal G. W. Baron Van Imhoff telah mendirikan pejabat pos pertama di Indonesia di Batavia (Jakarta)pada 20 Ogos 1746.
Dengan adanya jalan raya sepanjang 1.000 km di pulau Jawa, urusan penghantaran surat-surat dapat dipercepatkan.
Pada tahun 1906, pos di Indonesia bertukar menjadiPosts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Ibu pejabat pindah ke Bandung pada tahun 1923. Semasa Jepun di Indonesia, urusan pos dikendalikan oleh tentera Jepun.
